Hari Pers Indonesia

  • Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala.
    • Selanjutnya Pers SMP1 adalah komunitas pengelola pemberitaan lewat media elektronik. Komunitas Pers SMP1 adalah komunitas yang beranggotakan Kepala SMP Negeri 1 Singkawang sebagai penanggung jawab umum, dewan guru sebagai komentator dan pembimbing isi, OSIS sebagai jurnalis sekolah.
    • Secara teknis, jurnalis sekolah melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti tertulis dalam UU pers no 40 tahun 1999 tentang pers.
    • Secara etimologis, kata Pers berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologis adalah “media massa cetak” atau “media cetak”.
  • Dalam UU pers no 40 tahun 1999:
    • Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Sejarah Pers IndonesiaPers Indonesia dimulai sejak dibentuknya Kantor Berita ANTARA didirikan Senin, tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, yang mencapai puncaknya dengan  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.Kantor berita Antara didirikan oleh Soemanang saat usia 29 tahun, A.M. Sipahoentar saat usia 23 tahun, Adam Malik saat berusia 20 tahun dan Pandu Kartawiguna. Adam Malik pada usia 21 tahun diminta untuk mengambil alih sebagai pimpinan ANTARA (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pers_Indonesia)

    Kemerdekaan Pers

    Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia. Masyarakat demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-keinginan pada masyarakat demokratis itu ditentukan oleh opini publik yang dinyatakan secara terbuka. Hak publik untuk tahu inilah inti dari kemerdekaan pers, sedangkan wartawan profesional, penulis, dan produsen hanya pelaksanaan langsung. Tidak adanya kemerdekaan pers ini berarti tidak adanya hak asasi manusia (HAM).

    Pembahasan RUU pers terakhir 1998 dan awal 1999 yang kemudian menjadi UU no. 40 Tahun 1999 tentang pers sangat gencar. Independensi pers, dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional juga diperjuangkan oleh kalangan pers. Komitmen seperti itu sudah diuslukan sejak pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia PWI tahun 1946.

    Pada saat pembahasan RUU pers itu di DPR-RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi pers. Hasil perjuangan itu memang tercapai dengan bulatnya pendirian sehingga muncul jargon “biarkanlah pers mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi campur tangan birokrasi”. Aktualisasi keberhasilan perjuangan itu adalah dibentuknya Dewan Pers yang independen sebagaimana ditetapkan dalam UUD No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Check Also

Terurai dari CFC, Klorin Mengurangi Konsentrasi Ozon

Ketika CFC berada di atmosfer, sinar UV memecah molekul CFC, kemudian atom klorin yang bebas …